Progress Remunerasi Kementerian/Lembaga (K/L) Pusat

FOKUS DAN LOKUS REFORMASI BIROKRASI

Mengingat keterbatasan keuangan negara, maka fokus dan lokus reformasi birokrasi dilaksanakan berdasarkan prioritas :

a. Prioritas pertama (persiapan 2008-2009 untuk pelaksanaan 2009-2010)
kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara, penegakan hukum, pemeriksaan dan pengawasan keuangan, dan penertiban aparatur negara
b. Prioritas kedua (persiapan 2009 untuk pelaksanaan 2010-2011)
kementerian/lembaga yang terkait dengan kegiatan ekonomi, sistem produksi, atau sumber penghasil penerimaan negara, dan unit organisasi yang melayani masyarakat secara langsung (termasuk pemerintah daerah)
c. Prioritas ketiga (persiapan 2010 untuk pelaksanaan 2011) kementerian/lembaga yang tidak termasuk dalam prioritas pertamadan kedua

16 KL PRIORITAS PERTAMA

No K/L Tahun Pelaksanaan
1 Mahkamah Agung 2008 2008
2 Badan Pemeriksa Keuangan 2008 2008
3 Dep. Keuangan 2008 2008
4 Sekretariat Negara 2009 2009
5 Bappenas Siap 2010 Siap 2010
6 Kemenko Bid. Perekonomian Siap 2010 Siap 2010
7 BPKP Siap 2010 Siap 2010
8 Kemenko Bid. Kesra Menunggu rekomendasi TRBN dengan surat dari Meneg PAN-RB
9 Kejaksaaan Agung -sda-
10 Kepolisian RI -sda-
11 Dep. Pertahanan -sda-
12 Dep. Hukum dan HAM -sda-
13 Kementerian Negara PAN -sda-
14 Kemenko Bid. Polhukam -sda-
15 Lembaga Administrasi Negara -sda-
16 Badan Kepegawaian Negara -sda-

Dalam prosesnya ada tahapan – tahapan kegiatan yang harus dilakukan. Tahapan inilah yang menentukan persentase besaran remunerasi yang akan diterima. Sebagai contoh MA baru menerima 70 %, berarti ada tahapan yang belum terlaksana.

No TAHAPAN %
1 Arahan Strategi (quick wins, penilaian kinerja & penentuan prosedur) 15%
2 Manajemen Perubahan 10%
3 Penataan Sistem (analisa jabatan, evaluasi jabatan & struktur tunjangan kinerja) 10%
4 Penataan Organisasi (redefinisi visi & misi, restrukturisasi, analisa beban kerja) 10%
5 Penataan Tatalaksana (business process/SOP & elektronisasi kearsipan) 10%
6 Penataan Sistem Manajemen SDM (asesmen kompetensi individu; sistem menajemen kinerja; sistem pengadaan & dan peltihan; pola mutasi-rotasi-promosi; pola karir; database pegawai)seleksi; pola pengembangan 15%
7 Penguatan Unit Organisasi (penguatan unit kerja kepegawaian & diklat,perbaikan sarana & prasarana) 10%
8 Penyusunan Peraturan Perundang-undangan 10%
9 Pengawasan Internal (menegakkan disiplin kerja & penerapan kode etik) 10%
100%

Source:

http://www.menpan.go.id/images/stories/RATEKPAN2010B.pdf

About these ads

7 Tanggapan

  1. kalau begitu menkeu dan menpan memandang dari sebelah mata saja . didalam negeri ini berarti ada ketidak adilan dalam bidang kesejahteraan pegawai negeri dari pusat sampai bawah. ada yang kaya semakin kaya ada yang miskin semakin miskin betul kata oma irama dalam nyanyian . tolong dikaji kembali dalam pemerataan kesejahteraan pegawai jangan ada yang pilih kasih.pegawai kecilpun harus dipikirkan kesejahteraannya jangan para pejabat saja yang dipikirkan

    • Bp Wahid yang kami hormati saya tertarik dengan komentar bp dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin ini sebuah dilematis yang terjadi didalan lingkungan dimana kita bekerja. Yang namanya kesempatan jika harus waktunya tiba mungkin harus nunggu dulu kambing jadi direktur tapi kalo yang namanya reformasi birokrrasi di lembaga kita ini perlu kita pikirkan apakah setiap pimpinan menyambut baik atau sebaliknya reformasi dilakukan saya mersa yakin kalo reformasi dijalankan dulu remunerasi mungkin merupakan imbasnya yang penting tingkatkan efektivitas dan transparansi yang benar

  2. Ya betul yg kaya makin kaya yg miskin makin sengsoro…Kami aja di departemen pekerjaan umum sejak 10 tahun lalu tunjangannya (TKK) aja cuma 90 ribu belum dipotong pajak…:(..mau mengadu kemana kami…hiks hiks…sementara departemen lain berjut jut tunjangannya….0_0.

  3. Kenapa kementrian pu tdk diproritaskkan. Pdhl plg byk scr nyata membantu percepatan pembangunan nasional. Kerjanyanya nyata..dan trlihat hasilnya..bkn sekedar mengeluarkan kebijakan atau mnegurus admnistrais keunagn saja. Seharunya mlh kementrian yg pny andil besar secara riiljustru yg dipercepat remunerasinya utk merangsang kinerja para pegawainya..sungguh anenh..

  4. kementerian pekerjaan umum kapan dong remunerasinya ????????

  5. ..bukannya iri dengki..cuma sy heran plus duongkool..kami d puskesmas (dpkes),sebenarnya dianggap ada ga yaa? kerja,targetny jelas..jam kerja sering setiap yg laen cuti bersama,qta enggak..keadaan darurat sllu qta harus..tp kesejahteraan yg lain oke,qta ga pernah ikut! sertfikasi,laukpauk,remunerasi kpan sampai kami..??!denger doank..

  6. sebenarnya Dep.PU wajib diperhatikan karna tanggung jawab suatu proyek lebih berat dari pada mengurus administrasi, sebuah proyek yang sudah jadi tidak dapat dirubah lagi seandainya tidak sesuai spek, jadi memerlukan pemikiran dan tanggung jawab yang besar, bagaimana dituntut pemikiran dan tanggung jawab yang besar, kalau gaji seorang pegawai pu cuma 2,8 (gol.III/a) per bulan + TKK 98 rb. coba anda pikir layak tidak. kalau administrasi bisa dirubah kapan saja dan berkali-2. tolong/coba dikaji ulang jangan dibedakan Dept. yang satu dengan yg lain. dan seorang pegawai pu bisa berbulan2 dilokasi pekerjaan rela meninggalkan anak istri. sekali lagi coba dipikirkan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 28 pengikut lainnya.

%d bloggers like this: